Inovasi dan kemajuan teknologi membuat kita semakin mudah dalam melakukan transaksi keuangan, kapanpun dan dimanapun dengan smartphone di tangan. Cukup klik klik, voila.., transaksi Anda selesai. Memang generasi sekarang benar-benar dimanjakan dengan adanya teknologi digital ini. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai bulan Oktober 2018, sudah terdaftar lebih dari 70 start up Financial Technology (fintech) Lending. Fintech Lending sendiri sebenarnya hanya satu dari beberapa jenis start up jasa keuangan yang sedang marak saat ini. Di Indonesia sendiri jenis start up jasa keuangan ada bermacam-macam, yaitu: crowdfunding, P2P Lending (Peer to Peer Lending), Microfinancing, investasi retail, remitansi, riset keuangan dan perencana keuangan. Total transaksi fintech di Indonesia konon kabarnya mencapai Rp. 202.77 Triliun di tahun 2017.
Start up yang paling banyak menarik perhatian adalah P2P Lending. Seperti kata pepatah, ada gula ada semut. Ada yang ingin berinvestasi dengan imbal hasil yang tinggi, dan ada yang ingin mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat. P2P Lending merupakan wadah yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam satu tempat. Dimana penerima pinjaman bertanggung jawab penuh kepada yang memberi pinjaman. Tidak seperti halnya nasabah bank, yang meminjam uang ke bank, peminjam hanya bertanggung jawab ke bank tersebut, dimana bank berfungsi sebagai intermediari. Yang mendepositokan uangnya tidak tahu uangnya dipinjamkan ke siapa. Jika terjadi macet atau gagal bayar dalam pembayaran pinjaman, maka nasabah hanya berurusan ke bank.
Macet dalam pembayaran pinjaman atau dalam istilah perbankan dikenal sebagai Non Performing Loan (NPL) merupakan masalah serius di bank karena apabila NPL meningkat, maka bisa menggerus laba melalui peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai.
Sebagai pengguna P2P lending baik sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, adalah legalitas dari perusahaan P2P lending tersebut. Hal ini dapat di cek melalui website OJK, terdaftar atau tidak. Sehingga calon pengguna jasa mempunyai rasa aman terlebih dahulu, karena sudah ada OJK yang memvalidasi dan mengawasi perusahaan fintech tersebut. Bila tidak terdaftar di OJK, maka lebih baik hindari.
Yang kedua, adalah syarat dan ketentuan pengguna jasa. Misalnya, apakah perusahaan P2P Lending dalam perjanjian diperbolehkan untuk mengakses nomor telepon kontak pengguna? Karena apabila ya, dan ternyata penerima pinjaman gagal bayar, maka perusahaan mempunyai akses atas contact list. Meskipun dalam perjanjian hanya satu, tapi kenyataannya semua. Sudah banyak kasus yang menimpa penerima pinjaman yang gagal bayar sebagai pengguna jasa. Seperti yang pernah disiarkan oleh salah satu TV swasta, mulai dari ancaman pembunuhan, percobaan bunuh diri karena tidak kuat menanggung beban bunga tinggi, dipecat dari tempat bekerja karena perusahaan fintech menagih ke atasan maupun kolega tempat bekerja, diceraikan pasangan karena perusahaan fintech menagih ke mertua, dan kasus lainnya. Oleh karena itu tanyakan terlebih dahulu apa saja terms and condition dalam perjanjian, sehingga jelas hak dan kewajiban dari konsumen.
Yang ketiga, biaya. Pengguna jasa P2P Lending harus cermat dalam menghitung biaya yang muncul. Jika anda memang harus menggunakan jasa P2P lending ini, hitung terlebih dahulu berapa yang anda bayarkan, sehingga yang anda terima sesuai kebutuhan anda. Karena ada biaya yang dipotong dari total nominal pinjaman. Bagi peminjam, ada biaya administrasi, kurang lebih berkisar 10% dari total pinjaman, dan jika ada tambahan biaya lain maka harus dimasukkan pula dalam perhitungan. Sehingga nominal yang peminjam terima hanya berkisar 90%. Jadi, kalau Anda butuh pinjaman Rp. 1,8 juta, maka nilai yang Anda harus ajukan sebesar Rp. 2 juta.
Yang ke empat, bunga. Bagi pemberi pinjaman tentu akan senang bila dapat imbal hasil yang tinggi. Sejalan dengan itu, semakin besar imbal hasil yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman, otomatis akan berdampak pada bunga yang harus dibayarkan oleh penerima pinjaman. Semakin besar tentu saja semakin mencekik. Bila dihitung dari kasus-kasus yang ada, ada perusahaan P2P Lending yang mengenakan bunga pinjaman selama 2 minggu sebesar 16.8%, artinya bunga 1% lebih per hari nya. Bahkan ada yang mengenakan biaya 30% selama 2 minggu, artinya bunga kurang lebih 2% per hari. Bandingkan dengan bunga kartu kredit sebesar 26.95% per tahun atau 2,25% per bulan. Kalau bunga kartu kredit saja sudah tinggi, bisa dibayangkan bagaimana penerima pinjaman mampu membayar dengan bunga yang lebih tinggi dari itu?
Yang ke lima, Minimalkan risiko melalui diversifikasi. Bagi pemberi pinjaman, demi menghindari kemungkinan gagal bayar dari penerima pinjaman, maka investasikan uang Anda pada beberapa perusahaan P2P Lending. Sehingga apabila ada satu yang gagal bayar, maka masih ada yang lainnya. Kalau ada uang Rp. 100 juta untuk investasi, maka letakkan pada 10 perusahaan P2P Lending, masing-masing sebesar Rp. 10 juta. Risiko investasi akan jauh lebih kecil bila disebar pada 10 perusahaan P2P Lending dibandingkan hanya diletakkan pada satu perusahaan P2P Lending saja. Hal ini seperti resep investasi yang sudah kita kenal: Don’t put all your eggs in one basket. Akan sangat bijak untuk mendiversifikasikan investasi Anda pada beberapa instrumen yang berbeda demi meminimalkan risiko.
Sebagai penutup, baik pemberi maupun penerima pinjaman mempunyai ekspektasi dan risikonya masing-masing. Semakin tinggi ekspektasi imbal hasil, semakin tinggi pula risikonya. Ukur kesanggupan diri masing-masing dalam menerima ekspektasi dan risiko bila memakai jasa P2P Lending ini.
Boy Hazuki Rizal
Biro Perencana Keuangan Rizal Planner & Rekan.
as published in Investor Daily 16 Des 2018: https://id.beritasatu.com/opini/layanan-peer-to-peer-p2p-lending/183640
