Jual Beli Properti, Apa Saja Yang Perlu Diketahui?

pic source : dekorumadotcom

Yang namanya properti, bisa berupa tanah, rumah, ruko, gedung, gudang atau bentuk lainnya. Beli properti, yang pasti dilihat pertama kali adalah lokasi. Kalau orang bilang ada rumus 3L yang harus diperhatikan waktu beli properti: lokasi, lokasi dan lokasi. Beli properti jodoh-jodohan.., kalau memang jodohnya, pasti dapat properti itu.

Kalau sudah ketemu jodohnya, misalnya rumah yang cocok, maka transaksi jual beli bisa berlangsung. Ada 3 (tiga) faktor untuk dapat terjadinya jual beli properti, yaitu penjual, pembeli, objek jual beli dalam hal ini properti tersebut.

Hal pertama yang perlu diperhatikan, dari sisi penjual. Penjual atau pemilik, adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Jika bukan nama penjual, bisa ditanyakan, apakah rumah tersebut dimiliki karena turun waris dan belum dibaliknamakan kepada ahli warisnya. Atau yang kedua, apakah penjual sudah memiliki terlebih dahulu tapi belum dibaliknamakan kepada namanya. Ini bisa terjadi bila sudah dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tapi belum dilanjutkan dengan Akta Jual Beli (AJB).

Bila karena turun waris, maka salah satu caranya adalah dibuatkan Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris (SKW) adalah surat yang dibuat di bawah tangan, diketahui oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat. Sedangkan untuk keturunan Chinese dan Eropa, perlu dibuatkan SKW di Notaris, yang didahului dengan pengecekan ke Pusat Daftar Wasiat (PDW) di Kemenkumham. Sedangkan untuk keturunan Timur Asing bukan Chinese seperti Arab dan India, SKW dibuatkan di Balai Harta Peninggalan (BHP). Lebih lengkap mengenai dokumen waris, bisa baca tulisan disini. Semua ahli waris harus tanda tangan di hadapan Notaris, yang artinya menyetujui atas transaksi jual rumah warisan tersebut. Tidak boleh ada satupun ahli waris yang tidak tanda tangan. Bila ada ahli waris yang tinggal di luar kota, maka bentuk persetujuannya dibuatkan akta kuasa jual kepada salah satu keluarganya dari notaris setempat. Akta kuasa jual beli ini kemudian disampaikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang akan membuat Akta Jual Beli atas transaksi tersebut.

Hal berikut yang perlu diperhatikan dari penjual adalah status menikah atau belum menikah. Bila menikah, maka pihak penjual harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Pasangannya harus hadir bersama penjual dan tanda tangan akta jual beli tersebut di hadapan notaris. Kalau belum menikah atau cerai, maka cukup ia sendiri yang tanda tangan.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan, adalah kapan properti tersebut diperoleh? Apakah sebelum nikah atau sesudah nikah? Apabila seseorang memperoleh properti tersebut setelah menikah, maka properti tersebut menjadi harta bersama. Tetapi bila seseorang memperoleh properti tersebut sebelum menikah, maka properti tersebut menjadi harta bawaan. Misalnya, seseorang menikah tahun 2019, dan tahun 2020 ia membeli sebuah rumah, maka rumah tersebut menjadi harta bersama. Tapi jika ia membeli tahun 2017, maka rumah tersebut menjadi harta bawaan. Oleh karena itu, bila seseorang menjual harta bawaannya, maka tidak perlu mendapatkan persetujuan pasangannya. Tapi prakteknya, notaris dan PPAT meminta pasangan, untuk tanda tangan menyetujui atas transaksi ini.

Hal berikut yang harus ada adalah, identitas dari penjual berikut pasangannya. Jika properti yang di jual adalah waris, maka seluruh identitas ahli waris dan pasangannya harus ada dan disampaikan ke Notaris/ PPAT dan wajib untuk tanda tangan di akta jual beli.

Faktor kedua adalah dari sisi pembeli. Yang utama, pastinya uang untuk membayar properti tersebut, apakah tunai atau lewat Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Bagaimana memilih bank untuk KPR bisa di baca disini. Jika sudah cocok dengan rumah yang mau dibeli, dapat ditanyakan juga ke penjual, apakah berkenan jika pembeli menggunakan KPR? Karena ada yang berkenan ada yang tidak, salah satu alasannya adalah lamanya proses KPR. Padahal bisa jadi lebih lama mendapatkan pembeli daripada proses KPR itu sendiri.

Untuk dokumen, sama dengan penjual, siapkan identitas dan NPWP. Jika pembeli sudah menikah, maka pasangannya harus hadir dan tanda tangan di akta. Tapi jika belum atau sudah cerai, maka cukup ia sendiri saja.

Faktor ketiga, objek jual beli, yaitu properti itu sendiri. Untuk objek yang diperjualbelikan harus ada alas hak nya, apakah Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Hak Pakai, Girik atau lainnya.

Bila properti tersebut ada bangunannya, misalnya rumah, maka harus ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), kalau tidak ada IMB, maka akan sulit bagi pembeli yang menggunakan KPR untuk mendapatkan persetujuan. Mengapa? Karena bank mewajibkan hal itu. Bila belum ada, maka lebih baik di urus dulu oleh penjual.

Yang tak kalah penting adalah SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan). PBB ini harus sudah ada sampai tahun terakhir beserta bukti bayarnya. Disertai pula bukti bayar tahun-tahun sebelumnya. Jika belum dilakukan pembayaran, maka seyogyanya menjadi tanggung jawab penjual untuk melunasinya. Kalau ada tunggakan, maka PBB tersebut harus dibayar berikut dendanya. Kalau sudah lunas, baru dapat dilakukan transaksi jual beli.

Untuk pajak jual beli properti, pihak penjual dikenakan 2,5% dan pihak pembeli 5% dari nilai transaksi. Pihak Notaris / PPAT biasanya sekaligus menghitung biaya-biaya dan pajak yang timbul.

Dalam hal terjadi pembayaran lunas, maka dapat langsung dibuatkan Akta Jual Beli (AJB). Tapi bila pembayaran parsial, tidak langsung lunas, maka dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB ini berisi tanggal pembayaran uang muka sampai tanggal pelunasan, serta dicantumkan target untuk AJB. Karena PPJB harus dilanjutkan dengan AJB.

Untuk biaya-biaya yang timbul, biasanya dikenakan sesuai porsinya dan bisa di negosiasikan. Untuk AJB nilainya maksimum 1%, biasanya dibagi dua antara penjual dan pembeli. Biaya ini bisa dinegosiasikan dengan pihak notaris/ PPAT. Biaya lain adalah Bea Balik Nama, ini dibebankan ke pembeli, dan biaya ini bisa dinegokan juga.

Untuk Sertifikat Hak Milik (SHM), hanya berlaku pada rumah tinggal saja dan hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia. SHM harus atas nama individu, tidak diperkenankan atas nama Badan Hukum.

Terakhir, teliti sebelum membeli. apalagi properti yang nilainya BESAR.

Catch me:

Email: rizal.plannerindo@gmail.com

IG: Rizal.plannerindo

Twitter: @rizalplanner

FB: @rizalplanner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s