Iuran Dana Pensiun = Hemat Pajak Bonus Tahunan

Boy Hazuki Rizal ID_25Apr2018

Bagi Anda yang bekerja sebagai pegawai di suatu perusahaan swasta, dan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang bagus, tentu akan ada reward bagi karyawannya yang telah bekerja keras mewujudkan hasil itu. Biasanya reward seperti ini dikenal sebagai bonus tahunan, bonus prestasi, bonus kinerja atau apapun namanya.

Awal tahun seperti saat ini, merupakan momentum yang biasanya digunakan perusahaan untuk memberikan reward bonus tahunan kepada karyawannya. Namanya juga bonus alias duit ekstra, banyak sudah keinginan dari karyawan yang akan terima bonus. Belum terima saja udah berangan-angan ingin beli ini itu. Ada yang mau pergi liburan ke luar negeri dengan keluarga, ingin ganti mobil baru, ingin beli apartemen baru, macam-macam keinginannya.

Tapi pernahkah anda berpikir bahwa bonus tahunan tersebut untuk menambah dana pensiun Anda? Lho kok?

Ya, dana pensiun untuk hari tua Anda nanti. Memang keliatannya tidak umum, tapi jika seandainya, dalam waktu setahun anda sudah mengatur dengan baik dan berkecukupan dengan gaji yang anda terima sekarang, maka uang ekstra seperti bonus tahunan merupakan hal yang bisa anda ‘kecualikan’ dalam perhitungan pendapatan Anda.

Bonus dan Pajak Penghasilan

Bonus tahunan ini pasti akan dipotong pajak karena di anggap sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur. Adapun tiering yang berlaku saat ini sesuai UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak per tahun Tarif Pajak
s/d Rp. 50 juta 5%
Rp. 50 juta <  x <= Rp. 250 juta 15%
Rp. 250 juta < x <= Rp. 500 juta 25%
> Rp. 500 juta 30%

Tabel 1. Tarif Progresif Pajak Penghasilan.

Sebagai ilustrasi, jika gaji A, profesional, 35 tahun, misalnya Rp. 20 juta sebulan, maka dalam setahun akan terima gaji 13x kurang lebih Rp. 260 juta (termasuk Tunjangan Hari Raya – THR. Jika kemudian awal tahun ini ada bonus tahunan misalnya 2x gaji, maka dalam setahun A terima 15x gaji atau Rp. 300 juta. Maka sesuai peraturan yang berlaku, pajak progresif akan berlaku disini. Karena penghasilan setahun Rp. 300 juta, artinya di atas Rp. 250 juta tapi di bawah Rp. 500 juta, akan dikenakan pajak progresif 25% (lihat tabel 1). Kalau dihitung, pajak atas bonus yang mesti dibayarkan kurang lebih Rp. 10 juta.

Sementara itu, menurut UU No. 36 tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahn 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3) huruf g, meyatakan bahwa iuran yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, bukan merupakan objek PPh.

Dalam hal ini, jika bonus tersebut tidak dibayarkan oleh pemberi kerja ke A sebagai penghasilan tetapi dibayarkan sebagai iuran Jaminan Hari Tua (JHT) ke Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menkeu, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, maka dana tersebut tidak dikenakan pajak. Ya, betul bebas pajak.

BPJS Ketenagakerjaan selaku penerima pembayaran JHT baik dari perusahaan maupun dari pegawai tidak menyetorkan pajak atas pembayaran iuran tersebut, karena iuran tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh).

Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menginvestasikan dalam berbagai instrumen investasi yang nantinya akan memperbesar jumlah dana JHT yang akan diterima pegawai pada saat pensiun. Tentu saja JHT yang terakumulasi serta belum dikenakan pajak sama sekali dari sisi pegawai, perusahaan maupun BPJS Ketenagakerjaan, akan terutang Pajak Penghasilan (PPh)  pada saat diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Berapa besarnya pajak terutang?

Tarif Progresif Jaminan Hari Tua

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2009 pasal 2, untuk tiering tarif progresif Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan dari Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua Tarif pajak
<= Rp. 50 juta 0%
> Rp. 50 juta 5%

Tabel 2. Tarif Pajak UMP, THT dan JHT

Sebagai catatan, pembayaran atas Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus, atau paling lama 2 (dua) tahun kalender.

Bila kita bandingkan besarnya pajak penghasilan bonus yang dibayarkan langsung, dengan contoh di atas, maka perbandingannya adalah 25% vs 5%. Ada selisih 20% pajak. Sangat signifikan sekali. Jika investasi A dilakukan sekarang dan misalkan masih ada waktu 20 tahun untuk investasi, maka bonus Rp. 40 juta yang A setorkan sebagai iuran Jaminan Hari Tua (JHT) akan berkembang menjadi Rp. 128 juta, asumsikan selama 20 tahun ditempatkan di instrumen investasi yang memberikan imbal hasil 6% per tahun.

Bila dihitung, maka pajak progresif JHT sebesar 5% yang dibayarkan kemudian pada saat penarikan dana ini ‘hanya’ Rp. 6,4 juta, jauh lebih kecil dari pada pajak progresif bonus 25% sebesar Rp. 10 juta  yang dibayarkan sebagai penghasilan tahun ini. Dari simulasi di atas, terlihat dana pensiun semakin meningkat, pajak semakin mengecil. Sementara kalau Anda ambil tahun ini sebagai penghasilan, pajak lebih besar dan nominal yang diterima lebih kecil.

Anda di ajak untuk berpikir jangka panjang dengan cara mengalihkan bonus ke dana pensiun, selain menunda konsumsi, menambah investasi, juga menghemat pajak dengan cara yang benar dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sekarang, tinggal kembali pada Anda pribadi, apakah Anda mau berpikir panjang untuk dana pensiun atau tidak.

Untuk bisa mengalihkan bonus anda sebagai iuran JHT, mintalah bantuan dari Human Resources (HR) atau Human Capital atau SDM di kantor Anda. Selanjutnya, anda bisa memonitor berapa dana pensiun Anda di website BPJS Ketenagakerjaan.

 

Boy Hazuki Rizal

Biro Perencana Keuangan Rizal Planner & Rekan.

YEbonus

 

HIBAH WASIAT/ WARIS = HEMAT PAJAK

hibahdanwasiat

rizalplanner_Tab Kontan 14Aug17

Pernahkah anda mendengar satu keluarga ribut karena memperebutkan harta warisan? Kakak adik saling bertengkar mempermasalahkan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan warisan orang tuanya.

Bisakah anda bayangkan kejadian serupa bisa menimpa anda? Setelah anda tidak ada, anak-anak anda saling memperebutkan warisan anda. Mereka bertengkat memperebutkan rumah, tanah, villa, apartemen anda. Bisa-bisa anda tidak tenang di alam kubur sana.

Salah satu caranya agar menghindari masalah yang mungkin timbul kelak adalah dengan hibah wasiat. Jika hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain semasa hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan saat pemberi hibah masih hidup, maka hibah wasiat hanya berlaku pada saat pemberi wasiat tersebut sudah meninggal. Hibah wasiat artinya pemberian barang oleh Pewaris (orang yang memiliki harta) kepada orang tertentu yang telah disebutkan atau ditetapkan oleh Pewaris dalam surat wasiat yang dibuatnya. Pemberi wasiat mempunyai hubungan langsung kepada penerima wasiat, hubungan satu derajat ke bawah contohnya anak, ataupun satu derajat ke atas, contohnya orang tua, termasuk dalam hal ini suami/istri.

Hibah wasiat bagi penerima wasiat selain mendapatkan hak juga punya kewajiban yang harus di penuhi. Begitu juga dengan ahli waris, selain mendapatkan hak, ahli waris juga punya kewajiban yang juga harus dipenuhi. Dalam case ini berupa pajak kepemilikan rumah, sehingga apabila terjadi perpindahan kepemilikan dari almarhum orang tua kepada anak, maka anak yang memperoleh rumah tersebut punya kewajiban untuk membayar pajak. Seperti halnya transaksi jual beli rumah, maka di analogikan yang beli rumah adalah penerima hibah wasiat atau penerima waris tersebut. Bagi penerima hibah wasiat atau waris tersebut berlaku tarif seperti halnya pembeli rumah, dengan dasar pengenaan pajak khusus sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah dan Provinsi.

Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa rumah kepada anaknya, dan sebelum meninggal dunia ia menulis surat wasiat, maka si anak entitle untuk mendapatkan rumah tersebut. Namun, jika tidak atau belum sempat menulis wasiat atau tidak ada surat waris, maka anak yang notabene berhak mendapatkan warisan harus mendapatkan surat keterangan waris dari kelurahan dan kecamatan, hibah wasiat ini akan jauh lebih taktis dan hemat, jika pewaris sudah menuliskan surat wasiat.

Apa bedanya waris dan hibah wasiat?

Dalan Peraturan Pemerintah No. 111 tahun 2000 yang di tandatangani oleh Presiden Gusdur yang dimaksud dengan perolehan hak karena waris, adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sementara, yang di maksud dengan perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Apa manfaat waris dan hibah wasiat?

Pertama, ahli waris atau penerima hibah wasiat entitle mendapatkan diskon 50% dari 5% Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang seharusnya terutang, nilai ini harus di bayarkan dan disetorkan ke kas daerah dan dibayarkan saat ahli waris atau penerima hibah mendaftarkan peralihan hak nya atau sejak akte di tandatangani.  Yang kedua, ahli waris atau penerima hibah wasiat entitle mendapatkan pengurangan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang besarnya di tentukan oleh Pemerintah Provinsi.

Rumus Perhitungan

Rumus BPHTB Waris atau Hibah Wasiat: 50% x 5% (NJOP PBB – NPOPTKP).

NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak, NPOPTKP adalah Nilai Perolehan Obek Pajak Tidak Kena Pajak. NPOPTKP adalah pengurang dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta No.18 tahun 2010. NPOPTKP untuk waris dan hibah wasiat nilainya sebesar Rp. 350 juta. Jika selain hibah wasiat atau waris, maka nilainya sebesar Rp. 80 juta. Angka NPOPTKP tersebut di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 18 tahun 2010. Untuk wilayah di luar DKI Jakarta, di atur oleh daerahnya masing-masing.

Untuk lebih jelas, ilustrasinya sebagai berikut, jika asumsi ahli waris atau penerima hibah wasiat mendapatkan rumah dengan NJOP di DKI Jakarta Rp. 1 Miliar dan NPOPTKP karena Hibah Wasiat atau Waris Rp. 350 juta, maka bila mengikuti rumus di atas, secara perhitungan, sang ahli waris atau penerima hibah wasiat akan hemat pajak sebesar Rp.29.750.000 (lihat tabel 1 di bawah).

Tabel 1:

Dengan Hibah Wasiat / Waris  Selain Hibah Wasiat / Waris
 NJOP*     1.000,000,000    
 NPOPTKP**    (Rp. 350.000.000)  (Rp. 80.000.000)
 BPHTB yang dibayarkan                              16,250,000                       46,000,000
 Hemat pajak                            29,750,000  
Ket:

*) Nilai Jual Objek Pajak

**)  Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak; di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk waris dan hibah wasiat diperuntukkan bagi orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas dan satu derajat ke bawah dengan pemberi waris dan hibah wasiat, termasuk suami/ istri.

Cara membuat hibah wasiat?

Bagaimana caranya membuat hibah wasiat? Bisa dilakukan melalui Notaris. Hibah wasiat dibuat oleh pembuat wasiat sekaligus pemilik properti sewaktu masih hidup dan berlaku kalau yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Sedangkan surat keterangan waris, dibuat di kelurahan dan kecamatan oleh ahli waris sesudah pemilik properti meninggal dunia.

Baik hibah wasiat maupun surat keterangan waris, keduanya membutuhkan surat keterangan kematian. Baik penerima hibah maupun ahli waris perlu membuktikan kepada Notaris maupun pihak kelurahan dan kecamatan bahwa pemilik properti sudah meninggal dunia.

Tulisan ini bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri ataupun orang tua kita supaya bagi-bagi waris sekarang. Tetapi dengan membuat surat hibah wasiat artinya menghemat bayar pajak bagi penerima hibah wasiat/ ahli waris, kita berpikir lebih efektif dan penuh persiapan untuk keluarga kita.

 

Catch me: @rizalplanner
Rizal.plannerindo@gmail.com

 

 

APA SAJA YANG PERLU ANDA KETAHUI UNTUK HIBAH?

pic source: okezone,com

pic source: okezone.com

Dalam perencanaan keuangan, satu hal penting yang perlu diperhatikan bila anda sudah punya aset dan ingin mendistribusikan kekayaan anda kepada anak-anak atau orang-orang yang anda cintai adalah dengan cara hibah. Distribusi kekayaan selalu terkait dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini ada tiga hukum yang berlaku di Indonesia: yang pertama Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan yang ketiga Hukum Adat.

Menurut KUHP, ada 3 syarat hibah:

  1. Yang menerima dan yang memberi hibah masih hidup.
  2. Barang yang dihibahkan harus sudah ada, kalau baru akan ada kemudian, maka hibahnya batal.
  3. Harus dengan akte notaris, kecuali untuk barang yang bergerak, dapat langsung dialihkan secara fisik.

Setelah tahu syarat-syarat di atas, yang pertama yang perlu anda lakukan adalah mengklasifikasikan jenis kekayaan anda, apakah termasuk barang bergerak atau barang tidak bergerak. Barang bergerak terdiri dari 2 jenis, berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud seperti mobil, emas,berlian, permata, uang, dan yang tidak berwujud: seperti saham, obligasi dan piutang. Sedangkan barang tidak bergerak seperti tanah, dan segala benda yang secara permanen melekat di atasnya.

Jika sudah tahu klasifikasi apa, maka selanjutnya adalah cara pengalihannya. Untuk emas, berlian, permata, uang, mobil dan barang berwujud lainnya dialihkan dengan pengalihan fisik, sedangkan untuk saham, obligasi, piutang, dialihkan dengan cara cessie yaitu menandatangani akta pengalihan, sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti properti, rumah, tanah, sawah, ladang, dialihkan dengan cara menandatangani akte pengalihan yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Sebagai contoh, misalkan anda mempunyai 3 rumah di Jakarta ingin anda hibahkan kepada 2 anak dan istri anda, maka rumah pertama untuk anak pertama, rumah kedua untuk anak kedua sedangkan rumah ketiga yang ingin anda hibahkan ke istri tidak bisa. Mengapa? Karena hibah antara suami istri selama perkawinan dilarang menurut KUHP.

Selain itu yang menjadi perhatian adalah dampak finansialnya, untuk pengalihan tersebut tentu akan timbul biaya dan pajak, misalnya dari contoh di atas, untuk dari pengalihan 2 properti tersebut, maka anak pertama dan kedua, masing-masing harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) senilai 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

Lain halnya jika yang dilakukan adalah hibah wasiat, artinya hibah yang merupakan warisan, setelah si pemberi hibah meninggal dunia, maka sesuai peraturan, ada diskon 50% dari 5% atas BPHTB, selain itu anak-anak anda sebagai penerima hibah juga mendapat pengurangan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 350 juta.

Catch me: @rizalplanner

Contact me: rizal.planner@gmail.com

Surat Wasiat = Hemat Pajak!

surat wasiat

Dalam 1 hari saya mendapatkan 2 berita duka sekaligus, salah satunya kepergian suami teman saya yang berada di puncak karirnya. Kedua, ibu teman baik saya. Memang hidup mati itu sudah di takdirkan oleh Allah SWT, dan kita sebagai manusia tidak bisa tahu rahasiaNya, dimana dan kapan kita akan kembali padaNya.

Sebagai Financial Planner alias Perencana Keuangan, sisi yang saya lihat adalah bahwa setiap orang yang meninggal pasti akan meninggalkan harta benda yang dimilikinya kepada pewaris, bisa istri, anak, keluarga dalam hubungan sedarah. Dalam financial planning situasi ini  disebut perencanaan distribusi kekayaan atau estate planning. Tidak ada hubungannya dengan real estate perumahan ya bos. Dalam tulisan ini, saya hanya membatasi distribusi kekayaan berupa rumah.

Yuk kita lihat contoh sederhana ini:

Jika seseorang meninggalkan properti berupa rumah, dan sebelum meninggal dunia ia menulis surat waris/wasiat, maka si anak entitle untuk mendapatkan properti tersebut. Namun, jika tidak ada surat waris/ hibah wasiat, maka si anak yang notabene berhak mendapatkan warisan harus mendapatkan surat keterangan ahli waris dari kelurahan dan kecamatan, dan ini pasti ada biayanya! wong bikin KTP aja yang katanya gratis, juga harus bayar, apalagi ini yang ada duitnya (there’s no such free lunch). Biaya ini akan jauh lebih taktis dan hemat, jika si pewaris sudah menuliskan surat wasiat melalui notaris yang di tunjuknya, of course there is price but its worth the price.

Apalagi manfaat surat waris/wasiat?

Dalam hibah wasiat, maka si ahli waris entitle mendapatkan discount 50% dari 5% Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang di atur dalam Peraturan Gubernur DKI No. 112/2011 – ini hanya berlaku untuk wilayah DKI ya guys – nilai ini mau ga mau harus di bayarkan dan di setorkan ke kas daerah, dan dibayarkan saat akte di tandatangani.  Selain itu si ahli waris entitle mendapatkan pengurangan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Jika asumsi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) rumah tersebut Rp. 500.000.000. secara perhitungan si ahli waris akan hemat pajak Rp. 17.250.000,

Simulasi sederhananya sebagai berikut:

 Dengan Hibah Wasiat  Tanpa Wasiat
 NJOP*

    500,000,000

   
 NPOPTKP**  

 (Rp. 350.000.000)

 (Rp. 80.000.000)

 BPHTB yang dibayarkan  

                           3,750,000

                      21,000,000

 Hemat pajak  

                         17,250,000

 

Ket:

*) Nilai Jual Objek Pajak

**) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

 

Tulisan ini bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri ataupun orang tua kita supaya bagi-bagi waris sekarang. Sekedar pengingat, dengan membuat surat wasiat artinya menghemat bayar pajak bagi ahli waris, kita berpikir lebih efektif dan penuh persiapan untuk keluarga kita. Buat apa kita bayar pajak besar, kalau kita bisa hemat pajak, bukan begitu?

Kesimpulannya: Mari kita hemat pajak dengan tetap taat aturan!

 

Catch me: @rizalplanner

@rizal.planner@gmail.com