Layanan Peer to Peer (P2P) Lending

fintech ci

Inovasi dan kemajuan teknologi membuat kita semakin mudah dalam melakukan transaksi keuangan, kapanpun dan dimanapun dengan smartphone di tangan. Cukup klik klik, voila.., transaksi Anda selesai. Memang generasi sekarang benar-benar dimanjakan dengan adanya teknologi digital ini. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai bulan Oktober 2018, sudah terdaftar lebih dari 70 start up Financial Technology (fintech) Lending. Fintech Lending sendiri sebenarnya hanya satu dari beberapa jenis start up jasa keuangan yang sedang marak saat ini. Di Indonesia sendiri jenis start up jasa keuangan ada bermacam-macam, yaitu: crowdfunding, P2P Lending (Peer to Peer Lending), Microfinancing, investasi retail, remitansi, riset keuangan dan perencana keuangan. Total transaksi fintech di Indonesia konon kabarnya mencapai Rp. 202.77 Triliun di tahun 2017.

Start up yang paling banyak menarik perhatian adalah P2P Lending. Seperti kata pepatah, ada gula ada semut. Ada yang ingin berinvestasi dengan imbal hasil yang tinggi, dan ada yang ingin mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat. P2P Lending merupakan wadah yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam satu tempat. Dimana penerima pinjaman bertanggung jawab penuh kepada yang memberi pinjaman. Tidak seperti halnya nasabah bank, yang meminjam uang ke bank, peminjam hanya bertanggung jawab ke bank tersebut, dimana bank berfungsi sebagai intermediari. Yang mendepositokan uangnya tidak tahu uangnya dipinjamkan ke siapa. Jika terjadi macet atau gagal bayar dalam pembayaran pinjaman, maka nasabah hanya berurusan ke bank.

Macet dalam pembayaran pinjaman atau dalam istilah perbankan dikenal sebagai Non Performing Loan (NPL) merupakan masalah serius di bank karena apabila NPL meningkat, maka bisa menggerus laba melalui peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai.

Sebagai pengguna P2P lending baik sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, adalah legalitas dari perusahaan P2P lending tersebut. Hal ini dapat di cek melalui website OJK, terdaftar atau tidak. Sehingga calon pengguna jasa mempunyai rasa aman terlebih dahulu, karena sudah ada OJK yang memvalidasi dan mengawasi perusahaan fintech tersebut. Bila tidak terdaftar di OJK, maka lebih baik hindari.

Yang kedua, adalah syarat dan ketentuan pengguna jasa. Misalnya, apakah perusahaan P2P Lending dalam perjanjian diperbolehkan untuk mengakses nomor telepon kontak pengguna? Karena apabila ya, dan ternyata penerima pinjaman gagal bayar, maka perusahaan mempunyai akses atas contact list. Meskipun dalam perjanjian hanya satu, tapi kenyataannya semua. Sudah banyak kasus yang menimpa penerima pinjaman yang gagal bayar sebagai pengguna jasa. Seperti yang pernah disiarkan oleh salah satu TV swasta, mulai dari ancaman pembunuhan, percobaan bunuh diri karena tidak kuat menanggung beban bunga tinggi, dipecat dari tempat bekerja karena perusahaan fintech menagih ke atasan maupun kolega tempat bekerja, diceraikan pasangan karena perusahaan fintech menagih ke mertua, dan kasus lainnya. Oleh karena itu tanyakan terlebih dahulu apa saja terms and condition dalam perjanjian, sehingga jelas hak dan kewajiban dari konsumen.

Yang ketiga, biaya. Pengguna jasa P2P Lending harus cermat dalam menghitung biaya yang muncul. Jika anda memang harus menggunakan jasa P2P lending ini, hitung terlebih dahulu berapa yang anda bayarkan, sehingga yang anda terima sesuai kebutuhan anda. Karena ada biaya yang dipotong dari total nominal pinjaman. Bagi peminjam, ada biaya administrasi, kurang lebih berkisar 10% dari total pinjaman, dan jika ada tambahan biaya lain maka harus dimasukkan pula dalam perhitungan. Sehingga nominal yang peminjam terima hanya berkisar 90%. Jadi, kalau Anda butuh pinjaman Rp. 1,8 juta, maka nilai yang Anda harus ajukan sebesar Rp. 2 juta.

Yang ke empat, bunga. Bagi pemberi pinjaman tentu akan senang bila dapat imbal hasil yang tinggi. Sejalan dengan itu, semakin besar imbal hasil yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman, otomatis akan berdampak pada bunga yang harus dibayarkan oleh penerima pinjaman. Semakin besar tentu saja semakin mencekik. Bila dihitung dari kasus-kasus yang ada, ada perusahaan P2P Lending yang mengenakan bunga pinjaman selama 2 minggu sebesar 16.8%, artinya bunga 1% lebih per hari nya. Bahkan ada yang mengenakan biaya 30% selama 2 minggu, artinya bunga kurang lebih 2% per hari. Bandingkan dengan bunga kartu kredit sebesar 26.95% per tahun atau 2,25% per bulan. Kalau bunga kartu kredit saja sudah tinggi, bisa dibayangkan bagaimana penerima pinjaman mampu membayar dengan bunga yang lebih tinggi dari itu?

Yang ke lima, Minimalkan risiko melalui diversifikasi. Bagi pemberi pinjaman, demi menghindari kemungkinan gagal bayar dari penerima pinjaman, maka investasikan uang Anda pada beberapa perusahaan P2P Lending. Sehingga apabila ada satu yang gagal bayar, maka masih ada yang lainnya. Kalau ada uang Rp. 100 juta untuk investasi, maka letakkan pada 10 perusahaan P2P Lending, masing-masing sebesar Rp. 10 juta. Risiko investasi akan jauh lebih kecil bila disebar pada 10 perusahaan P2P Lending dibandingkan hanya diletakkan pada satu perusahaan P2P Lending saja. Hal ini seperti resep investasi yang sudah kita kenal: Don’t put all your eggs in one basket. Akan sangat bijak untuk mendiversifikasikan investasi Anda pada beberapa instrumen yang berbeda demi meminimalkan risiko.

Sebagai penutup, baik pemberi maupun penerima pinjaman mempunyai ekspektasi dan risikonya masing-masing. Semakin tinggi ekspektasi imbal hasil, semakin tinggi pula risikonya. Ukur kesanggupan diri masing-masing dalam menerima ekspektasi dan risiko bila memakai jasa P2P Lending ini.

 

Boy Hazuki Rizal

Biro Perencana Keuangan Rizal Planner & Rekan.

as published in Investor Daily 16 Des 2018: https://id.beritasatu.com/opini/layanan-peer-to-peer-p2p-lending/183640

Boy Hazuki Rizal_ID_16Dec18.JPG

Investasi untuk Millenial

NZDM9807

Investime di CNBC Indonesia, 4 Dec 2018.

https://www.cnbcindonesia.com/investment/20181204171152-23-44953/ini-dia-investasi-cocok-untuk-milenial.

Jakarta, CNBC Indonesia- Generasi milenial kini mulai akrab dengan investasi, budaya serba cepat membuat milenial cocok untuk mulai investasi di reksa dana online dan peer to peer lending. Namun investor pemula juga harus jeli dan memastikan legalitas investasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Financial Planner, Boy Hazuki Rizal dalam program Investime CNBC Indonesia.

Online loans: Easy and practical, but can be too costly

 

Online loans: Easy and practical, but can be too costly

Online loans 29Jan2018

Boy Hazuki Rizal

Jakarta

 

Online borrowing is gaining popularity in Indonesia, as it is now easy for people to use the internet to access funds.

There are 28 financial technology (fintech) startups that are already registered with the Financial Services Authority (OJK). These fintech startups offer financing and money lending through their websites or apps, which can be downloaded freely.

The online borrowing is done through peer to peer lending (P2PL), in which borrowers are matched with lenders. People who want to borrow money can go through this channel after submitting a request. Some fintech startups even ask you to connect to their social media accounts.

Then, the fintech company will assess your credit rating, like a bank does, and will inform you whether or not you are eligible for credit. They will also assess the risk level of your borrowing. The higher the risk, the more interest you have to pay, while those whose risk is deemed to be lower will pay less interest. Another mechanism apart from P2PL is direct lending, where the fintech startup itself is the lender. So in this case, people use the website or application for borrowing only. Most fintech startups require no collateral or guarantee from their borrowers.

Besides individuals, these new platforms also cater to businesses, mostly for micro, small and medium enterprises (MSME). Companies need to have been operating for at least a year, to ensure that they can run the business well. However, a number of aspects should be considered. They are five things that both individuals and business owners need to know before applying for online loans.

First are the fees. There are many kinds of fees, such as the platform fee, service fee, administration fee for the fintech, which range between 3 percent and 5 percent of the loan amount. There are also other fees, such as the insurance fee, late charges and the collecting fee. Fintech companies use these fees to cover operational costs and maintain their platform.

Second is the interest rate. Fintech companies generally apply an annual or monthly interest rate. You can ask them what effective interest rate they charge for borrowing money using their platform. For example, there is one platform that provides individual loans with a daily interest rate of 1 percent, with loans ranging from Rp 1 million to Rp 3 million. This loan will have to be paid back plus interest within 10 to 30 days. The interest will accumulate depending on the length of the loan. For example, if the consumer borrows money for 30 days, then the compounding interest rate will reach 34.8 percent. So if a consumer borrows Rp 1 million for 30 days, they would need to repay Rp 1.34 million.

If we compare this to non-online loan services, such as Cash Advance loans from a credit card, for which the interest rate is 26.95 percent per annum or 2.95 percent per month, we can see that the interest rate charged by fintech companies is way beyond normal. Fintech firms claim that the higher interest reflects the higher risk they bear. Also as a comparison, we can look at other non-online loan products, such as non-collateral loans (KTA) which carry interest rates ranging between 24 and 28 percent per annum.

Third is the process itself. How long does it take for a new loan to be processed? Some fintech startups claim they can process loans in just six hours, some need days or even weeks to process them. The larger the loan requested, the longer it might need. Or if your loan request is assessed to be in the high risk category, then more time might be needed to convince the financer to invest in you. Each fintech company has their own mechanism.

Fourth is the loan limit. This is the maximum amount a consumer can borrow. Currently, limits vary from Rp 100,000 to Rp 2 billion. The larger amounts usually go to MSME owners. One thing that consumers must pay attention to is the nature of the fintech company, some only serve businesses, some serve only individuals and some serve both. They have their own limit to match their own segment. Some fintech companies, which focus on individuals, limit loan amounts to just Rp 3 million, while others, which focus on MSMEs, set the limit at Rp 2 billion.

The fifth thing to consider is loan tenor – for how long do you need to borrow money? Some fintech companies can provide loans for between one day and two years. The longer the loan tenor, the higher the interest you must pay. P2P lending for syariah is also available in some fintech start-ups, it depends on the consumer’s preference.

The emergence of the online borrowing mechanism does not only give customers easier access to loans, but also frees them from complicated procedures imposed by banks. However, consumers must be aware that the high interest rates charged by fintech companies can make online loans too costly for them.

 

The writer is an independent financial partner of the Rizal Planner & Rekan. The views are his own