CARA KLAIM ASURANSI ASABRI dan PPAL – Part 2

Part 2 – PPAL

Sebagai pensiunan, ayahanda penulis tergabung juga dalam Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut (PPAL). Dari kedinasan ada semacam klaim yang perlu dilakukan juga, namanya Watzah (Perawatan Jenazah) dan Sanduk (Santunan Duka).

Untuk melakukan klaim ini, penulis pergi ke Mako Lantamal III (seperti Markas Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut III) yang berlokasi di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara.

Dokumen yang diperlukan untuk Watzah, copy dokumen dari Akte Kematian, SKEP Pensiun, Kartu Keluarga, KTP Ahli Waris, Surat Keterangan Waris (SKW).  Nah untuk yang terakhir, bisa juga digunakan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris dari ASABRI (lihat tulisan Part 1). Disitu ada tanda tangan lurah setempat. Dokumen Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris dari ASABRI ini perlu dicetak berwarna sebanyak 2x. Tapi akan lebih baik, kalau sudah ada Surat Keterangan Waris, pastikan ada 2 copy yang di legalisir oleh lurah, seperti yang disiapkan dari awal.

Sedangkan untuk Sanduk, selain copy dokumen di atas, siapkan juga materai secukupnya.

Disini, meskipun dokumen asli sudah di bawa, tidak seketat ASABRI, tidak perlu ditunjukkan.

Untuk nominal masing-masing, tergantung kebijakan, tapi untuk waktu pembayaran “klaim” ini sangat lama. Khusus Watzah, bisa sampai 12 bulan ke depan, di karenakan antri penyelesaian pembayaran dari tahun sebelumnya yang harus di selesaikan lebih dahulu. Sedangkan untuk Sanduk, maksimal 6 bulan.

Penulis sempat bertanya kepada beberapa teman alm ayahanda terkait ini, dan alhamdulillah, sangat membantu sekali dan tidak berbeda tata cara dan kelengkapannya.

Sampai sini, klaim PPAL dan kedinasan sudah dilakukan, lebih sederhana dari klaim ke ASABRI, hanya saja pembayarannya yang cukup makan waktu lama. Semoga ke depan lebih baik lagi.

Catch me:

IG: @rizal.plannerindo

FB:@rizalplanner

Web: rizalplanner.com

CARA KLAIM ASURANSI ASABRI dan PPAL -Part 1

Part 1 – ASABRI

Buat keluarga tentara dan polisi, maka nama PT ASABRI Persero (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sudah tidak asing lagi. ASABRI tidak seperti halnya perusahaan asuransi komersil umumnya, karena ia lebih kepada memberikan perlindungan sosial bagi para nasabahnya, dalam hal ini diperuntukkan khusus tentara dan polisi saja. Jadi jangan membayangkan nilai klaimnya bisa sebesar klaim ke perusahaan asuransi komersil.

Penulis untuk pertama kali dan terakhir kalinya mengklaim ke sini karena ayahanda yang seorang pensiunan Angkatan Laut meninggal dunia pada 4 Februari 2021 pada usia 82 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun. We love you Papa..

Seperti klaim asuransi pada umumnya, yang harus ada adalah akte kematian. Akte kematian ini harus di urus lewat kelurahan. Dokumen yang diminta kelurahan untuk akte kematian: KTP dan KK Asli Almarhum, FC KTP Pelapor berKTP DKI (karena kebetulan domisili di Jakarta), KTP 2 orang saksi berKTP DKI, FC Akte Kelahiran Almarhum, FC Buku Nikah Almarhum, Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas Asli, Surat Keterangan dari Pemakaman, FC KTP KK dan Akta Kelahiran/ Ijazah semua anak-anak Almarhum dan Surat Kuasa jika diperlukan.

Jika sudah lengkap, maka kita masukkan ke Kelurahan, singkat cerita perlu waktu 2 (dua) minggu bolak balik sampai akhirnya akte kematian itu selesai. Akte Kematian sekarang tidak perlu dilegalisir, sudah ada barcode dan keputusan dari Kementrian Dalam Negeri kalau akte tidak perlu legalisir kelurahan lagi. Ini bagus mengurangi potensi untuk korupsi di level kelurahan.

Bersamaan dengan pengurusan akte kematian, ada Formulir Pengajuan dari ASABRI (https://www.asabri.co.id/asset/images/media/large/Form%20Pengajuan%20PP%2054.pdf ) yang harus di isi. Selain form Pengajuan, ada Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris (https://www.asabri.co.id/asset/images/media/large/SKET%20KUASA%20AHLI%20WARIS.pdf)  yang harus di isi ahli waris dan di ketahui/ ditandatangani oleh lurah setempat. Semua form tersebut bisa di download dari website ASABRI (https://www.asabri.co.id/). 

Selain kedua hal tersebut, yang ketiga yang perlu dibuatkan di kelurahan adalah Surat Keterangan Waris (SKW). SKW dimintakan persetujuan kelurahan. Dan juga tanda tangan dari Kecamatan. Jadi ada tiga dokumen yang harus disiapkan di awal.

Untuk klaim ASABRI, yg diperlukan Akte Kematian (yang ini sekarang sudah tidak perlu di legalisir kelurahan lagi sesuai peraturan Kemendagri), Form Pengajuan, Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris, FC/ Asli Skep Pensiun/Salinan, FC/Asli Kartu ASABRI, FC KTP Ahli Waris, FC KK Almarhum, FC KTP Almarhum.

Dokumen yang asli perlu dibawa untuk ditunjukkan saja, copynya disiapkan minimal 2 lembar, berikut foto ahli waris.

Kalau sudah siap, untuk ambil nomer antrian di ASABRI, pastikan berangkat pagi, karena kuota harian hanya maksimal 75 orang, dan waktu pelayanan dibatasi. Parkirnya harus di tanah belakang, karena parkiran Gedung sudah penuh. Saat itu penulis datang pukul 8.10, dapat nomer antrian 59. Yang nomer 1 dateng jam berapa?

Sebelum jam buka, orang sudah antri disini. Ada satpam yang mengatur pemberian tiket antrian sekaligus kita bisa tanya-tanya dan mengecek dokumen yang diperlukan.

Perlu waktu 3 (tiga) jam untuk dipanggil nomer antrian. Begitu dipanggil tidak serta merta langsung duduk di loket layanan, tapi harus tunggu antrian lagi di dalam ruangan. Karena protokol kesehatan, di dalam ruangan dibatasi tempat duduk dan kapasitas orang yang bisa masuk. Tunggu kira-kira 30 menit untuk di panggil.

Pada saat menyerahkan dokumen, pastikan dokumen kartu asli ASABRI ready. Waktu itu kartu asli tidak ada, entah kemana, jadi penulis harus mengurus ke kantor polisi terdekat untuk meminta surat keterangan kehilangan, agar bisa disertakan dalam dokumen klaim.

Hari itu juga terbit surat Pembayaran Pensiun Punah. Iya namanya Punah. Berikutnya ada dua surat yang diberikan, Surat Pengajuan (SP) Pembayaran Manfaat Program Tabungan Hari Tua (THT) isinya Uang Pemakaman Peserta Pensiun dan Uang Duka Wafat (UDW) Pensiun.

Pembayaran dilakukan via bank yang ditunjuk, jadi cepat-cepatan mengejar waktu sebelum Bank tutup hari tersebut.

Ternyata sampai bank pembayaran, ada masalah di system yang tidak sync, jadi harus ditunda satu hari. Secara keseluruhan pelayanan ASABRI lumayan bagus, one day service.

Jadi kalau mau klaim ASABRI, pastikan semua dokumen lengkap, dating sepagi mungkin untuk ambil antrian, dan cepat ke bank pembayar.

Catch me:

IG: @rizal.plannerindo

FB:@rizalplanner

Web: rizalplanner.com

Jual Beli Properti, Apa Saja Yang Perlu Diketahui?

pic source : dekorumadotcom

Yang namanya properti, bisa berupa tanah, rumah, ruko, gedung, gudang atau bentuk lainnya. Beli properti, yang pasti dilihat pertama kali adalah lokasi. Kalau orang bilang ada rumus 3L yang harus diperhatikan waktu beli properti: lokasi, lokasi dan lokasi. Beli properti jodoh-jodohan.., kalau memang jodohnya, pasti dapat properti itu.

Kalau sudah ketemu jodohnya, misalnya rumah yang cocok, maka transaksi jual beli bisa berlangsung. Ada 3 (tiga) faktor untuk dapat terjadinya jual beli properti, yaitu penjual, pembeli, objek jual beli dalam hal ini properti tersebut.

Hal pertama yang perlu diperhatikan, dari sisi penjual. Penjual atau pemilik, adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Jika bukan nama penjual, bisa ditanyakan, apakah rumah tersebut dimiliki karena turun waris dan belum dibaliknamakan kepada ahli warisnya. Atau yang kedua, apakah penjual sudah memiliki terlebih dahulu tapi belum dibaliknamakan kepada namanya. Ini bisa terjadi bila sudah dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tapi belum dilanjutkan dengan Akta Jual Beli (AJB).

Bila karena turun waris, maka salah satu caranya adalah dibuatkan Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris (SKW) adalah surat yang dibuat di bawah tangan, diketahui oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat. Sedangkan untuk keturunan Chinese dan Eropa, perlu dibuatkan SKW di Notaris, yang didahului dengan pengecekan ke Pusat Daftar Wasiat (PDW) di Kemenkumham. Sedangkan untuk keturunan Timur Asing bukan Chinese seperti Arab dan India, SKW dibuatkan di Balai Harta Peninggalan (BHP). Lebih lengkap mengenai dokumen waris, bisa baca tulisan disini. Semua ahli waris harus tanda tangan di hadapan Notaris, yang artinya menyetujui atas transaksi jual rumah warisan tersebut. Tidak boleh ada satupun ahli waris yang tidak tanda tangan. Bila ada ahli waris yang tinggal di luar kota, maka bentuk persetujuannya dibuatkan akta kuasa jual kepada salah satu keluarganya dari notaris setempat. Akta kuasa jual beli ini kemudian disampaikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang akan membuat Akta Jual Beli atas transaksi tersebut.

Hal berikut yang perlu diperhatikan dari penjual adalah status menikah atau belum menikah. Bila menikah, maka pihak penjual harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Pasangannya harus hadir bersama penjual dan tanda tangan akta jual beli tersebut di hadapan notaris. Kalau belum menikah atau cerai, maka cukup ia sendiri yang tanda tangan.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan, adalah kapan properti tersebut diperoleh? Apakah sebelum nikah atau sesudah nikah? Apabila seseorang memperoleh properti tersebut setelah menikah, maka properti tersebut menjadi harta bersama. Tetapi bila seseorang memperoleh properti tersebut sebelum menikah, maka properti tersebut menjadi harta bawaan. Misalnya, seseorang menikah tahun 2019, dan tahun 2020 ia membeli sebuah rumah, maka rumah tersebut menjadi harta bersama. Tapi jika ia membeli tahun 2017, maka rumah tersebut menjadi harta bawaan. Oleh karena itu, bila seseorang menjual harta bawaannya, maka tidak perlu mendapatkan persetujuan pasangannya. Tapi prakteknya, notaris dan PPAT meminta pasangan, untuk tanda tangan menyetujui atas transaksi ini.

Hal berikut yang harus ada adalah, identitas dari penjual berikut pasangannya. Jika properti yang di jual adalah waris, maka seluruh identitas ahli waris dan pasangannya harus ada dan disampaikan ke Notaris/ PPAT dan wajib untuk tanda tangan di akta jual beli.

Faktor kedua adalah dari sisi pembeli. Yang utama, pastinya uang untuk membayar properti tersebut, apakah tunai atau lewat Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Bagaimana memilih bank untuk KPR bisa di baca disini. Jika sudah cocok dengan rumah yang mau dibeli, dapat ditanyakan juga ke penjual, apakah berkenan jika pembeli menggunakan KPR? Karena ada yang berkenan ada yang tidak, salah satu alasannya adalah lamanya proses KPR. Padahal bisa jadi lebih lama mendapatkan pembeli daripada proses KPR itu sendiri.

Untuk dokumen, sama dengan penjual, siapkan identitas dan NPWP. Jika pembeli sudah menikah, maka pasangannya harus hadir dan tanda tangan di akta. Tapi jika belum atau sudah cerai, maka cukup ia sendiri saja.

Faktor ketiga, objek jual beli, yaitu properti itu sendiri. Untuk objek yang diperjualbelikan harus ada alas hak nya, apakah Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Hak Pakai, Girik atau lainnya.

Bila properti tersebut ada bangunannya, misalnya rumah, maka harus ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), kalau tidak ada IMB, maka akan sulit bagi pembeli yang menggunakan KPR untuk mendapatkan persetujuan. Mengapa? Karena bank mewajibkan hal itu. Bila belum ada, maka lebih baik di urus dulu oleh penjual.

Yang tak kalah penting adalah SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan). PBB ini harus sudah ada sampai tahun terakhir beserta bukti bayarnya. Disertai pula bukti bayar tahun-tahun sebelumnya. Jika belum dilakukan pembayaran, maka seyogyanya menjadi tanggung jawab penjual untuk melunasinya. Kalau ada tunggakan, maka PBB tersebut harus dibayar berikut dendanya. Kalau sudah lunas, baru dapat dilakukan transaksi jual beli.

Untuk pajak jual beli properti, pihak penjual dikenakan 2,5% dan pihak pembeli 5% dari nilai transaksi. Pihak Notaris / PPAT biasanya sekaligus menghitung biaya-biaya dan pajak yang timbul.

Dalam hal terjadi pembayaran lunas, maka dapat langsung dibuatkan Akta Jual Beli (AJB). Tapi bila pembayaran parsial, tidak langsung lunas, maka dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB ini berisi tanggal pembayaran uang muka sampai tanggal pelunasan, serta dicantumkan target untuk AJB. Karena PPJB harus dilanjutkan dengan AJB.

Untuk biaya-biaya yang timbul, biasanya dikenakan sesuai porsinya dan bisa di negosiasikan. Untuk AJB nilainya maksimum 1%, biasanya dibagi dua antara penjual dan pembeli. Biaya ini bisa dinegosiasikan dengan pihak notaris/ PPAT. Biaya lain adalah Bea Balik Nama, ini dibebankan ke pembeli, dan biaya ini bisa dinegokan juga.

Untuk Sertifikat Hak Milik (SHM), hanya berlaku pada rumah tinggal saja dan hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia. SHM harus atas nama individu, tidak diperkenankan atas nama Badan Hukum.

Terakhir, teliti sebelum membeli. apalagi properti yang nilainya BESAR.

Catch me:

Email: rizal.plannerindo@gmail.com

IG: Rizal.plannerindo

Twitter: @rizalplanner

FB: @rizalplanner